Dumai – Berkas Lengkap Rizky Proses hukum yang melibatkan Rizky Kabah, seorang mantan pejabat teras di Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memasuki babak baru. Setelah melalui berbagai tahap penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat akhirnya menerima berkas lengkap terkait kasus yang melibatkan nama besar tersebut. Dengan diserahkannya berkas lengkap Rizky Kabah ke Kejati Kalbar, proses hukum terhadapnya semakin memasuki tahap yang lebih serius dan jelas.
Penyerahan berkas ini dilakukan pada 25 November 2025, oleh Tim Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang sebelumnya menangani kasus tersebut. Pihak Kejati Kalbar menyambut baik penyerahan berkas ini dan akan segera memeriksa serta menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya.
1. Kasus Rizky Kabah: Tindak Pidana Korupsi yang Menggemparkan Kalbar
Baca Juga : Ganti Pelat Ketua DPRD Kalsel Tinggalkan Kantor Saat Demo Ricuh
Rizky Kabah terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Ketapang. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
Kasus ini melibatkan sejumlah proyek fiktif yang diduga kuat telah diselewengkan anggarannya. Rizky Kabah, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ketapang, diduga ikut terlibat dalam proses penunjukan kontraktor yang tidak memenuhi syarat serta pemalsuan dokumen untuk mengalihkan dana proyek.
Setelah melalui penyelidikan intensif, Tim Penyidik Polda Kalbar menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada keterlibatan Rizky Kabah dalam kasus ini, termasuk dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya penggelembungan anggaran dan aliran dana yang tidak jelas.
2. Penyidik Polda Kalbar dan Penyerahan Berkas ke Kejati
Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Kalbar telah berlangsung selama beberapa bulan, dengan pengumpulan bukti-bukti yang kuat, termasuk rekaman percakapan, dokumen-dokumen administratif, dan saksi-saksi yang menguatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Tim penyidik akhirnya berhasil melengkapi berkas perkara yang mencakup berbagai unsur pidana.
Pada 25 November 2025, berkas perkara Rizky Kabah yang sudah lengkap diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan berkas ini disambut baik oleh pihak Kejati Kalbar yang menilai bahwa berkas yang diterima sudah memenuhi standar formil dan materil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Irwan Suhendar, dalam konferensi pers setelah menerima berkas, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti proses ini. “Kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam dan memeriksa kelengkapan berkas perkara ini. Jika semuanya sudah sesuai dengan prosedur, kami akan segera melanjutkan ke tahap penuntutan,” ujar Irwan Suhendar.
3. Keterangan Terkait Rizky Kabah dan Status Tersangka
Dalam proses penyidikan, Rizky Kabah telah ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai pasal yang mengarah pada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak penyidik, Rizky Kabah diketahui memiliki akses penuh terhadap berbagai proyek pembangunan di Ketapang, dan diduga kuat telah memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.
Penyidik juga menemukan adanya hubungan antara Rizky Kabah dan sejumlah kontraktor yang diduga telah memenangkan proyek-proyek yang tidak melalui proses lelang yang sah. Selain itu, ditemukan pula adanya pengalihan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur vital, namun justru digunakan untuk keperluan pribadi atau pihak tertentu.
4. Dugaan Aliran Dana dan Dampak Kasus bagi Pemerintah Daerah
Kasus yang melibatkan Rizky Kabah ini tidak hanya mengundang perhatian masyarakat Ketapang, tetapi juga mempengaruhi citra Pemerintah Kabupaten Ketapang secara keseluruhan. Beberapa proyek besar yang dijalankan pada masa kepemimpinannya diketahui mengalami pembengkakan anggaran yang signifikan. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.
Dugaan adanya aliran dana yang mengarah pada sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan Rizky Kabah juga menjadi sorotan publik. “Kami menuntut agar proses hukum terhadap Rizky Kabah dilaksanakan dengan transparan dan adil. Dana yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar salah satu warga Ketapang, Andriansyah, yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Masyarakat Ketapang berharap agar penuntasan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran daerah.
5. Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat
Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pemberantasan korupsi juga memberikan perhatian besar terhadap kasus ini. Mereka mendesak agar Kejati Kalbar tidak ragu untuk menindak tegas Rizky Kabah dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Menurut mereka, kasus ini adalah salah satu contoh nyata betapa pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Kami mendukung penuh upaya Kejati Kalbar dalam mengusut tuntas kasus ini, agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya,” kata Rini, seorang aktivis anti-korupsi di Kalimantan Barat.
6. Langkah Hukum Berikutnya dan Harapan Masyarakat
Dengan diserahkannya berkas lengkap Rizky Kabah ke Kejati Kalbar, proses hukum kini memasuki fase penuntutan. Kejati Kalbar diharapkan dapat segera melanjutkan proses ini dengan profesional dan transparan, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini mendapat hukuman yang setimpal.
Warga Ketapang dan masyarakat Kalimantan Barat umumnya sangat menantikan perkembangan kasus ini. Mereka berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan memberikan efek jera bagi para pejabat yang berpotensi menyalahgunakan wewenang.
“Semoga proses hukum ini berjalan dengan lancar dan Rizky Kabah serta semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami ingin ke depan, anggaran daerah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Andriansyah, warga Ketapang yang berharap agar kasus ini segera tuntas.
Kesimpulan: Proses Hukum yang Menanti Keputusan
Penyerahan berkas lengkap Rizky Kabah ke Kejati Kalbar merupakan langkah penting dalam penuntasan kasus dugaan korupsi yang telah menghebohkan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan bukti-bukti yang ada, kini Kejati Kalbar akan memeriksa kembali berkas perkara ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan dalam proses hukum.
Kasus ini menjadi cermin penting bagi pemerintahan daerah untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Ke depan, masyarakat berharap agar setiap pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat diadili dengan tegas dan memberi pelajaran bagi semua pihak agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
