Dumai – Beri Tanggapan Pemerintah Kota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (Ranperda APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Dumai, Sekdako Dumai menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan, kritik konstruktif, dan dukungan yang disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap pembahasan APBD-P.
Sekdako menyatakan bahwa pemerintah kota terbuka terhadap berbagai saran dan evaluasi, karena hal itu mencerminkan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kota Dumai.
Ia menegaskan bahwa seluruh tanggapan fraksi akan dijadikan bahan evaluasi dalam menyempurnakan dokumen APBD-P agar lebih realistis, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Beberapa fraksi menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan lingkungan, drainase, dan layanan air bersih.
Fraksi lainnya menyoroti belum optimalnya penyerapan anggaran pada semester pertama 2025.
Baca Juga : Hukum Magdeburg: Sistem Kota Abad Pertengahan yang Menjadi Pondasi Demokrasi Modern
Fraksi juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk penyaluran bantuan sosial dan hibah. Pemerintah berjanji akan memperkuat sistem pengawasan internal dan digitalisasi laporan keuangan.
Sektor ekonomi kerakyatan dan UMKM juga menjadi topik penting.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menjawab kritik soal pengelolaan sampah dan kebersihan kota. Sekdako mengakui perlunya peningkatan sarana dan koordinasi lintas OPD agar layanan kebersihan menjadi lebih optimal.
Sekdako juga menanggapi usulan fraksi terkait pemerataan pembangunan antar-kecamatan. Ia menyatakan bahwa prinsip keadilan wilayah menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran perubahan.
Fraksi-fraksi turut mengangkat isu tenaga honorer, termasuk kelanjutan status dan kesejahteraan mereka. Sekdako menyampaikan bahwa hal ini masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdako mengajak seluruh anggota dewan untuk terus menjalin komunikasi intensif guna menyatukan visi pembangunan Kota Dumai yang berkelanjutan dan inklusif.
Sekdako menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus bekerja keras dalam memastikan bahwa perubahan APBD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, Pemko Dumai berkomitmen untuk menyusun kebijakan anggaran yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
