Dumai – Ganti Pelat Ketua DPRD Kejadian yang menghebohkan terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis siang (19/11), ketika ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, terpaksa meninggalkan kantor setelah pelat kendaraan dinasnya diganti dengan pelat mobil pribadi.
Aksi ini terjadi di tengah kericuhan yang dipicu oleh demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di halaman DPRD. Kejadian ini menambah sorotan terhadap sikap pemimpin daerah dalam merespons protes publik yang semakin intens.
Kejadian bermula ketika sekelompok mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Banjarmasin menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD.
Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan meminta anggota dewan untuk lebih responsif terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang, seperti ketimpangan ekonomi dan masalah infrastruktur yang tidak kunjung membaik.

Baca Juga : Pemko Dumai Dukung Pembangunan Gedung Serba Guna
Namun, di tengah aksi yang awalnya berlangsung damai, situasi tiba-tiba memanas. Polisi yang berjaga mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai berkerumun dan mencoba mendekati pintu masuk DPRD.
Beberapa mahasiswa tampak terjatuh dan terluka dalam kericuhan tersebut, sementara beberapa yang lain memilih mundur untuk menghindari bentrokan dengan aparat keamanan.
Kejadian Tidak Terduga: Ganti Pelat Kendaraan
Saat aksi berlangsung, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang diketahui datang ke kantor untuk melakukan tugas kedewanan, tiba-tiba terlihat meninggalkan kantor pada pukul 13.30 WITA. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keputusan beliau untuk mengganti pelat nomor kendaraan dinasnya, yang sebelumnya menggunakan pelat merah DPRD, menjadi pelat hitam biasa yang biasa digunakan untuk kendaraan pribadi. Kejadian ini segera memicu berbagai spekulasi dan tanda tanya di kalangan media dan masyarakat.
Menurut beberapa saksi mata yang berada di lokasi, saat kericuhan mulai memuncak, Supian HK terlihat keluar dari ruang kerjanya dan langsung menuju kendaraan dinasnya yang terparkir di area belakang gedung DPRD.
Di sana, pelat kendaraan tersebut tampak diganti oleh seorang staf yang diduga bekerja untuk Supian HK. Aksi penggantian pelat ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi keras dari netizen.
Ganti Pelat Ketua DPRD Reaksi Publik dan Mahasiswa
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes menganggap tindakan Supian HK sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Mereka menilai bahwa penggantian pelat kendaraan itu adalah simbol dari ketidakpedulian anggota DPRD terhadap aspirasi rakyat yang disuarakan dalam demonstrasi.
“Ini jelas tindakan yang tidak pantas. Ketika kami mengharapkan pemimpin daerah mendengarkan suara rakyat, yang terjadi malah menghindar dan kabur.
Kami datang ke sini untuk meminta penjelasan, tapi bukannya menghadapi kami, dia malah pergi begitu saja dengan mengganti pelat kendaraan dinasnya,” kata Andi, salah seorang mahasiswa yang turut berpartisipasi dalam demo tersebut.
Aksi tersebut memicu berbagai komentar di media sosial. Banyak warganet yang menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan sikap tidak profesional dari seorang pejabat publik yang seharusnya lebih peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
“Pemimpin yang tidak berani menghadapi rakyatnya tidak layak memimpin. Harusnya dia di sini mendengarkan tuntutan kami, bukan malah kabur,” komentar salah seorang netizen.
Klarifikasi Ketua DPRD Kalsel
Setelah insiden tersebut mencuat ke publik, Supian HK memberikan klarifikasi melalui konferensi pers di kantor DPRD Kalsel. Ia menjelaskan bahwa penggantian pelat kendaraan tersebut adalah keputusan pribadi yang diambil atas alasan keamanan dan bukan untuk menghindar dari tanggung jawab.
“Sebetulnya, pelat kendaraan itu saya ganti bukan untuk menghindar dari demonstrasi. Saya memang harus pergi karena situasi sudah tidak kondusif dan saya merasa tidak aman.
Saya mengganti pelat kendaraan karena itu adalah prosedur yang biasa dilakukan ketika saya harus melakukan perjalanan dinas atau tugas resmi. Jadi ini bukan penghindaran dari tanggung jawab,” ujar Supian HK.
Namun, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya dapat menenangkan publik. Banyak yang menilai bahwa alasan keamanan tidak cukup kuat untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kalsel tersebut, mengingat posisi beliau sebagai wakil rakyat yang seharusnya tetap berada di kantor untuk menghadapi isu-isu yang disuarakan oleh masyarakat.
Pihak Kepolisian Angkat Bicara
Kepolisian setempat yang ikut mengamankan jalannya demonstrasi juga angkat bicara mengenai insiden tersebut. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol.
“Sebagai aparat, tugas kami adalah mengamankan situasi. Tentu kami memprioritaskan keselamatan baik dari massa demonstrasi maupun anggota dewan yang ada di dalam gedung. Terkait dengan keputusan Ketua DPRD untuk meninggalkan kantor, itu adalah hak pribadi beliau,” jelas Kombes Pol. Rudi.
Dampak Terhadap Opini Publik
Peristiwa ini menambah deretan panjang ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap anggota DPRD Kalsel yang dianggap kurang responsif terhadap berbagai isu publik.
Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Kalsel, khususnya DPRD, mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Penutupan
Kejadian penggantian pelat kendaraan oleh Ketua DPRD Kalsel ini menjadi sorotan utama bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara aparat pemerintah dan masyarakat yang merasa tidak diperhatikan.
