Dumai – Pemerintah Akan Bentuk Pemerintah Indonesia berencana membentuk 500 batalyon teritorial pembangunan hingga tahun 2029.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat pertahanan dan pembangunan nasional secara bersamaan.
Pembentukan batalyon ini tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal.
Pemerintah menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat integratif antara fungsi pertahanan dan kontribusi sosial.
Batalyon teritorial pembangunan akan memiliki tugas utama mendukung penguatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Batalyon tersebut akan ditempatkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan prioritas daerah perbatasan dan daerah rawan bencana.
Pembentukan ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga mencapai target penuh pada 2029.
Kementerian Pertahanan dan TNI akan menjadi pelaksana utama dalam implementasi rencana strategis ini.
Selain itu, kementerian dan lembaga lain akan dilibatkan dalam menyelaraskan fungsi pembangunan dengan kebutuhan lokal.
Kementerian PPN/Bappenas juga telah memasukkan program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah melihat bahwa pendekatan militer dalam pembangunan memiliki sejarah keberhasilan, seperti program ABRI Masuk Desa pada masa lalu.
Namun kali ini, konsepnya diperbarui dengan orientasi lebih kuat pada pembangunan berkelanjutan dan partisipatif.
Setiap batalyon akan bertanggung jawab terhadap pengembangan wilayah tertentu dan memiliki target capaian tahunan yang terukur.
Pemerintah menyatakan bahwa anggaran untuk program ini telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal jangka menengah.
Dana pembentukan batalyon akan bersumber dari APBN, dengan dukungan tambahan dari kerja sama internasional di sektor pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, setiap batalyon akan menjadi ujung tombak integrasi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
Mereka akan membantu membangun jalan, jembatan, irigasi, serta mendukung penyediaan layanan dasar.
Selain itu, mereka juga akan melakukan pendampingan di sektor pertanian, UMKM, pendidikan dasar, dan kesehatan masyarakat.
